MINTA SP2HP, LIUSMAN NDRURU SURATI KAJARI NIAS SELATAN TERKAIT PROGRES PENANGANAN KASUS DACIL

- Penulis

Kamis, 13 November 2025 - 14:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nias Selatan // Krimsusnewstv.id Kamis, 13 November 2025  – Perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait pungutan liar (pungli) atas Tunjangan Khusus Guru (TKG) di Kabupaten Nias Selatan kembali menjadi sorotan publik. Pelapor kasus tersebut, Liusman Ndruru, secara resmi melayangkan surat permintaan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Edmond Novvery Purba, S.H., M.H, pada Kamis, 13 November 2025.

Dalam surat yang diserahkan langsung ke pihak Kejari Nias Selatan itu, Liusman meminta kejelasan terkait progres penanganan laporan dugaan pungli TKG yang telah dilaporkannya sejak 27 Mei 2025. Ia menilai, hampir setengah tahun berlalu, namun belum ada kejelasan hukum yang berarti dari pihak penegak hukum.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya dan teman-teman guru berharap pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan tidak ‘masuk angin’ dalam penanganan kasus DACIL ini. Kami juga berharap surat yang kami layangkan hari ini segera direspons secara resmi, agar publik tahu sejauh mana progres penanganan perkara dugaan korupsi berupa pungli yang telah kami laporkan,” tegas Liusman Ndruru kepada wartawan.

Baca Juga:  Diduga Lamban Tangani Kasus Penganiayaan, Kinerja Penyidik Unit Reskrim Polres Asahan Dipertanyakan

Liusman menambahkan, selama lebih dari enam bulan, kasus tersebut masih berada pada tahapan penyelidikan, padahal publik berharap sudah naik ke tahapan penyidikan. Ia mendesak agar pihak Kejaksaan bersikap transparan dan profesional dalam menangani kasus yang menyangkut kepentingan para tenaga pendidik di daerah terpencil tersebut.

“Kami hanya ingin kejelasan. Jangan ada hal yang ditutup-tutupi dalam perkara ini, karena kasus DACIL sudah menjadi perhatian dan perdebatan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait surat permintaan SP2HP yang disampaikan oleh pelapor. Publik pun menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas dugaan pungli dana tunjangan khusus guru tersebut.

Penulis : Julius Giawa

Editor : Redaksi

Sumber Berita: Liusman Ndruru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel krimsusnewstv.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran
Diduga Apotek Gelap di Penjaringan Masih Beroperasi, Bos Toko Disebut Kabur ke Aceh
Pemilik Toko Ponsel Yang Viral Di Medan Berubah Status dari Pelapor Jadi Tersangka, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum di Medan
GMNI Kecam Praktik Jual Beli Jabatan Pendamping Desa, Dinilai Rusak Integritas Pembangunan Desa
Gandeng Stakeholder, Rutan Kelas I Medan Kembali Berikan Penyuluhan Hukum bagi Tahanan
Transisi Kepemimpinan Perumda Mual Na Tio Sarat Kepentingan, Tokoh Pemuda Sumut Paulus Gulo Angkat Bicara
HGU PT SMART Diduga Berakhir, Front Mahasiswa dan Masyarakat KTPHS Desak BPN Labuhanbatu Buka Data
DPW PROJAMIN Sumut Perkuat Konsolidasi Internal dan Peran Strategis Organisasi
Berita ini 174 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Februari 2026 - 00:59 WIB

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran

Sabtu, 7 Februari 2026 - 23:40 WIB

Diduga Apotek Gelap di Penjaringan Masih Beroperasi, Bos Toko Disebut Kabur ke Aceh

Sabtu, 7 Februari 2026 - 11:34 WIB

Pemilik Toko Ponsel Yang Viral Di Medan Berubah Status dari Pelapor Jadi Tersangka, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum di Medan

Jumat, 6 Februari 2026 - 11:26 WIB

GMNI Kecam Praktik Jual Beli Jabatan Pendamping Desa, Dinilai Rusak Integritas Pembangunan Desa

Jumat, 6 Februari 2026 - 08:33 WIB

Gandeng Stakeholder, Rutan Kelas I Medan Kembali Berikan Penyuluhan Hukum bagi Tahanan

Berita Terbaru

Berita

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran

Senin, 9 Feb 2026 - 00:59 WIB