Gunungsitoli // krimsusnewstv.id – Kepulauan Nias – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Gunungsitoli–Nias menyatakan sikap menolak kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Gubernur Sumatera Utara ke Kepulauan Nias apabila hanya bersifat seremonial dan tidak menyentuh persoalan substansial masyarakat. Sabtu, 20/12/2025
Sekretaris Cabang GMNI Gunungsitoli–Nias, Eijen Gulo, menegaskan bahwa kedatangan Wakil Presiden seharusnya menjadi harapan besar bagi rakyat Nias untuk melihat kehadiran negara secara nyata. Namun, berdasarkan agenda kunjungan yang beredar, GMNI menilai kunjungan tersebut lebih dominan pada kegiatan protokoler dan peninjauan terbatas.
“Agenda yang ada menunjukkan fokus pada penyambutan di bandara, peninjauan instansi tertentu, jembatan, dan gereja. Pertanyaannya, apakah Pulau Nias hanya sebatas itu yang perlu dilihat?” ujar Eijen kepada wartawan, Senin, 15/12/2025
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Eijen menegaskan, GMNI menolak kehadiran Wakil Presiden di Kepulauan Nias apabila kunjungan tersebut hanya dimaknai sebagai agenda seremonial tanpa dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, pertama, susunan jadwal kegiatan terkesan elitis dan minim partisipasi publik. Agenda lebih banyak diisi pertemuan antarpejabat dan peninjauan singkat, tanpa ruang dialog terbuka yang melibatkan masyarakat, pemuda, mahasiswa, tokoh adat, maupun pelaku UMKM lokal.
“Kunjungan pejabat negara seharusnya menjadi momentum mendengar langsung aspirasi rakyat, bukan sekadar agenda formal yang berjarak,” tegasnya.
Kedua, masih banyak agenda yang tercantum dengan keterangan to be confirmed (TBC), yang menurut GMNI menunjukkan minimnya transparansi dan perencanaan yang matang. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kesan bahwa kunjungan tersebut belum dirancang untuk menjawab persoalan mendasar Kepulauan Nias, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, listrik, konektivitas antarwilayah, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat kepulauan.
Ketiga, tidak adanya agenda dialog terbuka atau forum diskusi publik dinilai mencerminkan pola kunjungan yang menitikberatkan pada simbol kehadiran negara, bukan substansi keberpihakan kebijakan.
“Kehadiran Wakil Presiden semestinya tidak berhenti pada peninjauan fisik semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, kultural, dan aspiratif masyarakat Nias,” lanjut Eijen.
Atas dasar itu, GMNI Gunungsitoli–Nias secara tegas menyatakan penolakan terhadap kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kepulauan Nias apabila tidak disertai agenda yang substantif. GMNI juga mendorong agar ke depan setiap kunjungan pejabat tinggi negara ke Kepulauan Nias disusun dengan pendekatan yang lebih partisipatif, inklusif, serta berorientasi pada solusi nyata.
“Nias tidak membutuhkan sekadar kunjungan, tetapi komitmen kebijakan yang berpihak dan dialog yang jujur dengan rakyatnya,” pungkas Eijen.
Penolakan ini, menurut GMNI, merupakan bentuk kecintaan terhadap daerah sekaligus harapan agar kehadiran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Nias, bukan hanya tercatat dalam agenda protokoler.
Penulis : Samuel Harefa
Editor : Redaksi
Loading ...