Nias // krimsusnewstv.id – Penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang ditangani Polres Nias kembali menuai sorotan dan kritik tajam. Meski pihak kepolisian menyatakan perkara masih dalam proses penyelidikan, minimnya transparansi dan kejelasan informasi dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya pihak pelapor yang hingga kini belum memperoleh kepastian hukum. (Senin, 12 Januari 2026)
Awak media Krimsusnewstv.id sebelumnya melakukan konfirmasi langsung kepada penyidik Polres Nias melalui sambungan telepon WhatsApp. Dalam keterangannya, penyidik menegaskan bahwa perkara dugaan kekerasan terhadap anak tersebut masih berjalan dan belum dihentikan.
Namun demikian, pernyataan tersebut dinilai belum menjawab substansi utama yang menjadi pertanyaan publik, yakni sejauh mana progres penyelidikan, langkah konkret yang telah diambil aparat penegak hukum, serta alasan belum adanya kejelasan status hukum perkara dalam jangka waktu yang dinilai cukup lama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Konfirmasi lanjutan juga dilakukan melalui Humas Polres Nias, Motivasi Gea, sebagai saluran resmi institusi. Pihak Humas menyampaikan keterangan senada bahwa perkara masih dalam tahap penyelidikan. Sayangnya, keterangan tersebut disampaikan secara normatif tanpa penjelasan rinci mengenai tahapan penyelidikan, kendala yang dihadapi, maupun estimasi waktu penyelesaian perkara.
Situasi ini kemudian menuai kritik dari kalangan praktisi hukum. Pengacara Adv. Paulus Peringatan Gulo, SH., MH, saat dimintai pandangan hukumnya, Ditempat kerjanya, menilai bahwa penanganan perkara tersebut menunjukkan lemahnya prinsip kepastian hukum di tingkat penyidikan. senin (12/01/2026)
“Dalam perkara pidana, apalagi menyangkut dugaan kekerasan terhadap anak, penyidik wajib bekerja cepat, profesional, dan transparan. Jika laporan sudah diterima dan waktu telah berjalan cukup lama tanpa kejelasan, maka hal itu patut dipertanyakan secara hukum,” tegas Adv. Paulus.
Menurutnya, pernyataan aparat yang hanya menyebut “masih dalam proses” tanpa disertai penjelasan progres penyidikan justru mencederai hak pelapor dan bertentangan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara.
Adv. Paulus juga menyoroti hasil penelusuran awak media melalui laman resmi sp2hp.bareskrim.polri.go.id, di mana data laporan dengan nomor STTLP/B/731/XII/2025/SPKT/POLRES NIAS, POLDA SUMATERA UTARA tidak ditemukan dalam sistem.
“Jika benar laporan tersebut tidak muncul dalam sistem SP2HP, ini menjadi persoalan serius. Entah administrasi yang tidak tertib atau lemahnya keterbukaan informasi. Keduanya sama-sama bermasalah secara hukum dan etika pelayanan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adv. Paulus menegaskan bahwa kasus ini menyangkut anak sebagai korban, yang secara hukum mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara, melalui aparat penegak hukum, wajib mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak boleh membiarkan perkara berlarut-larut tanpa kepastian.
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mewajibkan Polri untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi keadilan substantif.
“Polres Nias tidak cukup hanya bekerja secara prosedural. Yang dibutuhkan masyarakat adalah transparansi dan keberanian mengambil langkah hukum yang tegas. Jika tidak, kepercayaan publik akan terus menurun,” tambahnya.
Awak media menegaskan bahwa pemberitaan ini disajikan sebagai bentuk kontrol sosial sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pemberitaan ini bukan untuk menghakimi institusi kepolisian, melainkan mendorong adanya perbaikan kinerja dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dan terukur dari Polres Nias, bukan sekadar pernyataan normatif “masih dalam proses”, agar hak korban, khususnya anak, benar-benar memperoleh perlindungan hukum yang layak serta kepastian hukum sebagaimana dijamin konstitusi.
Penulis : Redaksi
Loading ...