Gunungsitoli // krimsusnewstv.id – Demokrasi kembali diuji di Kepulauan Nias. Aksi damai Aliansi Massa Pergerakan Rakyat Nias (AMPERA) yang digelar di Tugu Meriam, Kota Gunungsitoli, Kamis (22/1/2026), gagal total setelah dibungkam secara paksa oleh penghadangan terorganisir, sementara aparat kepolisian yang berjaga justru memilih diam.
Aksi yang telah resmi diberitahukan kepada Polres Nias itu seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk dilindungi. Namun yang terjadi justru sebaliknya: ruang publik direbut, suara rakyat dibungkam, dan hak konstitusional diinjak-injak di hadapan aparat negara.
Pantauan di lapangan menunjukkan, tak lama setelah massa AMPERA tiba di lokasi, puluhan orang datang bersamaan dan terkoordinasi. Mereka mengatasnamakan “masyarakat setempat” dan secara sepihak melarang aksi berlangsung. Tanpa dasar hukum, kelompok ini bertindak layaknya otoritas, menghadang, menekan, dan memaksa massa membubarkan diri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironis dan mencederai rasa keadilan, aparat kepolisian yang melakukan pengawalan tidak mengambil langkah tegas sedikit pun. Tidak ada upaya pembubaran penghadang, tidak ada jaminan perlindungan terhadap peserta aksi. Negara hadir, tetapi memilih menjadi penonton.
Koordinator AMPERA, Budiyarman Lahagu, S.E, menyebut insiden ini sebagai bentuk nyata pembiaran negara terhadap perampasan hak konstitusional rakyat.
“Ini bukan sekadar aksi yang gagal. Ini adalah pembungkaman demokrasi secara terang-terangan. Hak rakyat dirampas di ruang publik, dan aparat negara membiarkannya,” tegas Budiyarman.
Padahal, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan tegas menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam konteks ini, kepolisian bukan sekadar pengaman, tetapi penanggung jawab utama atas perlindungan hak tersebut.
Tugu Meriam merupakan fasilitas umum milik pemerintah daerah, bukan ruang privat dan bukan pula wilayah eksklusif kelompok tertentu. Klaim sepihak yang melarang demonstrasi di lokasi tersebut dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang yang berbahaya bagi demokrasi dan membuka ruang intimidasi massa di masa depan.
Akibat penghadangan ini, tuntutan AMPERA kepada Presiden RI dan DPR RI terkait pencabutan moratorium daerah serta penetapan Provinsi Kepulauan Nias tidak tersampaikan. Bagi AMPERA, kegagalan ini bukan soal teknis, melainkan alarm keras runtuhnya kebebasan sipil di daerah.
AMPERA memastikan tidak akan berhenti. Laporan resmi akan disampaikan ke Propam Polri, Komnas HAM, serta lembaga nasional lainnya. Mereka juga mendorong atensi publik nasional agar peristiwa ini tidak dikubur sebagai insiden lokal.
“Jika negara terus tunduk pada tekanan kelompok terorganisir, maka demokrasi hanya akan menjadi slogan kosong. Hari ini AMPERA dibungkam, besok bisa siapa saja,” pungkas Budiyarman.
Penulis : Tim/red
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Ampera
