Komisi I DPR RI Setujui Anggaran Kemhan dan TNI 2026 Sebesar Rp187,1 Triliun

- Penulis

Selasa, 16 September 2025 - 11:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

{

i

{"data":{"activityName":"","alias":"","appversion":"0.0.1","editType":"image_edit","exportType":"ads_export","filterId":"","imageEffectId":"","os":"android","pictureId":"ddd528dc0f954634835baedebffa3de2","playId":"","product":"lv","infoStickerId":"","stickerId":""},"source_type":"vicut","tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"source_type":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e","picture_template_id":"","capability_name":"retouch_edit_tool"}"}

Jakarta // krimsusnewstv.id – Selasa, 16 September 2025 – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (16/9). Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI secara resmi menyetujui usulan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp187,1 triliun.

Dalam penyampaiannya, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa alokasi anggaran ini akan difokuskan untuk memperkuat pertahanan negara melalui pembangunan kekuatan TNI yang modern dan responsif terhadap ancaman. Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap dinamika situasi keamanan yang terus berkembang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan kekuatan TNI dan peningkatan kewaspadaan nasional terhadap dinamika situasi dari waktu ke waktu,” ujar Sjafrie dalam rapat tersebut.

Baca Juga:  Bupati Nias Selatan Pimpin Rakor Bahas Program Kerja dan Verifikasi P3K Paruh Waktu

Keputusan Komisi I DPR RI ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan legislatif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, Kemhan dan TNI diharapkan mampu menghadapi tantangan pertahanan di masa depan, termasuk modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan peningkatan kapasitas personel TNI.

Ketua Komisi I DPR RI menyampaikan bahwa persetujuan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan Indonesia memiliki pertahanan yang tangguh dan adaptif. Rapat yang berlangsung dengan suasana kondusif ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kemhan dan TNI, serta para anggota Komisi I DPR RI.

Dengan pengesahan anggaran ini, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk mempercepat program modernisasi pertahanan, meningkatkan kesiapsiagaan nasional, dan memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan maupun global.

Penulis : Julius Giawa

Editor : Redaksi

Sumber Berita: Kemhan RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel krimsusnewstv.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran
Diduga Apotek Gelap di Penjaringan Masih Beroperasi, Bos Toko Disebut Kabur ke Aceh
Pemilik Toko Ponsel Yang Viral Di Medan Berubah Status dari Pelapor Jadi Tersangka, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum di Medan
GMNI Kecam Praktik Jual Beli Jabatan Pendamping Desa, Dinilai Rusak Integritas Pembangunan Desa
Gandeng Stakeholder, Rutan Kelas I Medan Kembali Berikan Penyuluhan Hukum bagi Tahanan
Transisi Kepemimpinan Perumda Mual Na Tio Sarat Kepentingan, Tokoh Pemuda Sumut Paulus Gulo Angkat Bicara
HGU PT SMART Diduga Berakhir, Front Mahasiswa dan Masyarakat KTPHS Desak BPN Labuhanbatu Buka Data
DPW PROJAMIN Sumut Perkuat Konsolidasi Internal dan Peran Strategis Organisasi
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Februari 2026 - 00:59 WIB

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran

Sabtu, 7 Februari 2026 - 23:40 WIB

Diduga Apotek Gelap di Penjaringan Masih Beroperasi, Bos Toko Disebut Kabur ke Aceh

Sabtu, 7 Februari 2026 - 11:34 WIB

Pemilik Toko Ponsel Yang Viral Di Medan Berubah Status dari Pelapor Jadi Tersangka, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum di Medan

Jumat, 6 Februari 2026 - 11:26 WIB

GMNI Kecam Praktik Jual Beli Jabatan Pendamping Desa, Dinilai Rusak Integritas Pembangunan Desa

Jumat, 6 Februari 2026 - 08:33 WIB

Gandeng Stakeholder, Rutan Kelas I Medan Kembali Berikan Penyuluhan Hukum bagi Tahanan

Berita Terbaru

Berita

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran

Senin, 9 Feb 2026 - 00:59 WIB