Bupati Labura Dinilai Abai, Absen Saat Eksekusi Padang Halaban Tuai Kecaman

Labuhanbatu Utara // krimsusnewstv.id — Ketidakbijakan Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., kembali menuai sorotan tajam publik. Dalam peristiwa eksekusi lahan dan rumah warga di Padang Halaban, Bupati Labura justru tidak hadir langsung di lapangan, meski konflik agraria tersebut telah menimbulkan penderitaan mendalam, trauma, hingga dugaan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. 01/02/2026

Di tengah situasi genting yang menyangkut hak atas tanah, ruang hidup, dan keselamatan warga, absennya kepala daerah dinilai sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab moral dan politik. Padahal, dalam konflik agraria yang rawan gesekan dan kekerasan, kehadiran langsung seorang bupati bukan sekadar formalitas, melainkan simbol keberpihakan negara kepada rakyat.

Alih-alih turun langsung, Bupati Labura memilih mewakilkan kehadiran kepada Wakil Bupati, Dr. H. Samsul Tanjung, ST., MH. Namun langkah tersebut dinilai tidak menyelesaikan persoalan substansial. Publik menilai, mewakilkan kehadiran dalam konflik kemanusiaan bukanlah solusi, melainkan indikasi kuat penghindaran tanggung jawab oleh pemimpin tertinggi daerah.

Baca Juga:  Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Istana Merdeka, Bahas Stimulus Ekonomi dan Program Kerakyatan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketika rumah-rumah warga dieksekusi dan masyarakat berhadapan langsung dengan aparat bersenjata, yang semestinya berdiri di garis terdepan adalah kepala daerah sebagai pelindung rakyatnya. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya: Bupati Labura absen, sementara warga menghadapi tekanan, intimidasi, dan rasa takut tanpa perlindungan nyata dari pemimpinnya sendiri.

Situasi ini mempertegas kegagalan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menjalankan fungsi utama pemerintahan, yakni melindungi rakyat dan menjamin keadilan sosial. Ketidakbijakan ini sekaligus memperkuat kesan bahwa Pemkab Labura lebih memilih aman secara politik ketimbang berpihak pada penderitaan rakyat.

Diam dan absennya Bupati dalam tragedi Padang Halaban bukanlah sikap netral. Publik menilai, hal tersebut merupakan bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan dan kekerasan struktural yang menimpa warga. Peristiwa ini menjadi catatan kelam dan pengingat bahwa kekuasaan tanpa keberpihakan kepada rakyat hanyalah simbol kosong yang kehilangan legitimasi moral.

Penulis : Tim

Editor : Redaksi