Gunungsitoli // krimsusnewstv.id – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Gunungsitoli – Nias secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Mereka menilai, kebijakan dan praktik kekuasaan pada masa pemerintahan Orde Baru justru mencederai nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi negara.
“Kebijakan pemerintahan Soeharto telah banyak menyimpang dari semangat Pancasila. Pancasila dijadikan alat legitimasi politik, bukan pedoman moral dan ideologi yang membebaskan,” tegas Bung Natal, Wakil Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Gunungsitoli–Nias, dalam keterangan persnya, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, penyalahgunaan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial politik pada masa itu merupakan bentuk manipulasi ideologis. “Pancasila dijadikan tameng untuk menjustifikasi kekuasaan yang sentralistik dan cenderung diktator,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Bung Natal menyoroti maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang justru mengakar kuat di masa Orde Baru. Hal itu, katanya, merupakan pengkhianatan terhadap sila kelima Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Selain itu, banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi, seperti peristiwa Tanjung Priuk, Tragedi Trisakti, hingga Peristiwa Semanggi. Rezim saat itu membatasi kebebasan pers dan membungkam suara kritis mahasiswa. Ini jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,” lanjutnya.
GMNI Gunungsitoli–Nias juga menilai bahwa selama 32 tahun kekuasaan Soeharto, pemerintahan bersifat otoriter dan tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Sentralisasi kekuasaan yang berlebihan dinilai mengabaikan sila keempat Pancasila yang menegaskan musyawarah dan perwakilan dalam mengambil keputusan politik.
Dengan demikian, DPC GMNI Gunungsitoli–Nias menyerukan kepada pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk meninjau kembali rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
“Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional berarti mengaburkan sejarah penderitaan rakyat di era Orde Baru. GMNI menolak segala bentuk glorifikasi terhadap figur yang justru melukai nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial,” pungkas Bung Natal.
Penulis : Samuel Harefa
Editor : Redaksi
Loading ...