Pembangunan Jembatan di Desa Resang Diduga Tidak Sesuai Kontrak, Warga Pertanyakan Kualitas dan Transparansi Proyek

- Penulis

Rabu, 29 Oktober 2025 - 05:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

{

i

{"data":{"activityName":"","alias":"","appversion":"0.0.1","editType":"image_edit","exportType":"ads_export","filterId":"","imageEffectId":"","os":"android","pictureId":"117c0fe37b0b4facb590c80559931bef","playId":"","product":"lv","infoStickerId":"","stickerId":""},"source_type":"vicut","tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"source_type":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e","picture_template_id":"","capability_name":"retouch_edit_tool"}"}

Lingga, Kepulauan Riau // krimsusnewstv.id — Pembangunan jembatan di Desa Resang, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, kembali menuai sorotan publik. Tim awak media menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara pelaksanaan proyek dengan isi kontrak awal. (29/10/2025)

Berdasarkan pantauan di lapangan, proses pengecoran jembatan yang seharusnya dilakukan secara langsung justru dikerjakan secara bertahap. Metode ini menimbulkan tanda tanya besar terkait kualitas dan kekuatan struktur jembatan yang dibangun menggunakan dana publik tersebut.

Beberapa warga dan pengurus RW setempat telah menyampaikan keluhan resmi terkait hal ini. Mereka menilai proyek tersebut tidak transparan dan khawatir akan berimbas pada keselamatan pengguna jalan di masa mendatang.

“Kami sudah sampaikan keluhan ini, tapi sampai sekarang belum ada penjelasan yang jelas dari pihak pelaksana. Kami hanya ingin jembatan yang kuat dan sesuai standar,” ungkap salah satu warga Desa Resang kepada awak media.

Selain persoalan teknis, proyek ini juga menambah daftar panjang permasalahan yang tengah dihadapi Desa Resang. Sebelumnya, desa ini sempat disorot karena dugaan penyalahgunaan dana desa yang hingga kini belum terungkap secara tuntas.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut potensi pelanggaran dalam pembangunan jembatan tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah serta instansi terkait dapat meninjau kembali proyek ini demi menjamin akuntabilitas dan keselamatan publik.

Penulis : Zainal. A

Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel krimsusnewstv.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran
Diduga Apotek Gelap di Penjaringan Masih Beroperasi, Bos Toko Disebut Kabur ke Aceh
Pemilik Toko Ponsel Yang Viral Di Medan Berubah Status dari Pelapor Jadi Tersangka, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum di Medan
GMNI Kecam Praktik Jual Beli Jabatan Pendamping Desa, Dinilai Rusak Integritas Pembangunan Desa
Gandeng Stakeholder, Rutan Kelas I Medan Kembali Berikan Penyuluhan Hukum bagi Tahanan
Transisi Kepemimpinan Perumda Mual Na Tio Sarat Kepentingan, Tokoh Pemuda Sumut Paulus Gulo Angkat Bicara
HGU PT SMART Diduga Berakhir, Front Mahasiswa dan Masyarakat KTPHS Desak BPN Labuhanbatu Buka Data
DPW PROJAMIN Sumut Perkuat Konsolidasi Internal dan Peran Strategis Organisasi
Berita ini 134 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Februari 2026 - 00:59 WIB

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran

Sabtu, 7 Februari 2026 - 23:40 WIB

Diduga Apotek Gelap di Penjaringan Masih Beroperasi, Bos Toko Disebut Kabur ke Aceh

Sabtu, 7 Februari 2026 - 11:34 WIB

Pemilik Toko Ponsel Yang Viral Di Medan Berubah Status dari Pelapor Jadi Tersangka, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum di Medan

Jumat, 6 Februari 2026 - 11:26 WIB

GMNI Kecam Praktik Jual Beli Jabatan Pendamping Desa, Dinilai Rusak Integritas Pembangunan Desa

Jumat, 6 Februari 2026 - 08:33 WIB

Gandeng Stakeholder, Rutan Kelas I Medan Kembali Berikan Penyuluhan Hukum bagi Tahanan

Berita Terbaru

Berita

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran

Senin, 9 Feb 2026 - 00:59 WIB