PEMERINTAH KEPULAUAN NIAS DAN AKTIVIS DESAK PEMERINTAH PUSAT CABUT MORATORIUM PEMEKARAN DAERAH

- Penulis

Rabu, 12 November 2025 - 12:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gunungsitoli, Sumut // krimsusnewstv.id —  Rabu, 12 November 2025, Suasana ruang rapat paripurna DPRD Kota Gunungsitoli pada Rabu pagi (12/11/2025) tampak berbeda. Ratusan peserta dari berbagai kalangan hadir dengan satu semangat: mendesak pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium pemekaran daerah dan mempercepat pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.

Aksi damai yang berlangsung tertib dan penuh semangat ini digagas oleh Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, DPRD dari lima kabupaten/kota, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan perwakilan masyarakat se-Kepulauan Nias.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kelima daerah otonom yang hadir dan mendukung penuh pembentukan provinsi ini antara lain:

  • Kabupaten Nias
  • Kabupaten Nias Selatan
  • Kabupaten Nias Barat
  • Kabupaten Nias Utara
  • Kota Gunungsitoli

Desakan Pencabutan Moratorium

Dalam orasinya, para peserta aksi menyampaikan dua tuntutan utama, yakni:

1. Mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah, agar Kepulauan Nias dapat membentuk provinsi sendiri.

2. Meminta DPR RI dan DPD RI untuk segera memproses pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara.

Ketua Umum BPP PKN, Mayjen (Purn) TNI Drs. Christian Zebua, M.M, menegaskan bahwa Kepulauan Nias telah memenuhi seluruh kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga:  Diduga PHK Sepihak Tanpa Pesangon, Karyawan Perkebunan Sawit PT Tapian Nadenggan Tempuh Jalur Hukum

“Secara administratif, ekonomi, potensi wilayah, maupun sosial budaya — Kepulauan Nias sudah sangat layak menjadi provinsi tersendiri. Sudah saatnya pemerintah pusat mendengarkan aspirasi masyarakat kami,” tegas Christian Zebua disambut tepuk tangan meriah peserta aksi.

DPRD Kota Gunungsitoli Nyatakan Dukungan Penuh

Dukungan serupa datang dari Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Adrianus Zega, yang bersama anggota dewan lainnya menandatangani pernyataan sikap resmi untuk diteruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta.

“Kami di DPRD Kota Gunungsitoli sepenuhnya mendukung pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Aspirasi ini murni berasal dari rakyat dan demi percepatan pembangunan di wilayah kepulauan,” ujarnya.

Semangat Persatuan dan Harapan Baru

Rapat paripurna yang berlangsung selama beberapa jam tersebut dipenuhi antusiasme masyarakat. Peserta aksi menegaskan komitmen bersama untuk terus memperjuangkan cita-cita agar Kepulauan Nias memiliki provinsi sendiri.

“Kami tidak akan berhenti bersuara sampai moratorium dicabut dan Provinsi Kepulauan Nias benar-benar terwujud,” seru salah satu perwakilan aktivis dengan lantang.

Aksi damai yang berlangsung tertib ini diakhiri dengan doa bersama dan penyerahan dokumen aspirasi kepada pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli.

Harapan besar pun menggema dari seluruh penjuru Kepulauan Nias — agar perjuangan panjang menuju Provinsi Kepulauan Nias segera mendapat jawaban nyata dari pemerintah pusat.

Penulis : Arvil laoli

Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel krimsusnewstv.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketum PWO Dwipa: OTT Wartawan Amir Diduga Setingan, MOU Dewan Pers–Polri Dipertanyakan
Adv. Itoloni Gulo, SH Serta Tim Apresiasi Respons Cepat Disnaker Gunungsitoli Terkait Dugaan PHK Sepihak Relawan MBG.
Diduga Layani Mafia BBM Subsidi, SPBU di Air Joman Disorot Publik
Forum Perangkat Daerah 2027 Resmi Dibuka, Pemkot Gunungsitoli Fokus Tajam pada Pembangunan Berdaya Saing
Inspektorat Nias Selatan Segera Audit Dana Desa Hilimbaruzo, Dugaan Penyimpangan Miliaran Rupiah Disorot Publik
Diduga Tak Berizin, Aktivitas Galian C Tanah Urug di Desa Perbaungan Tuai Sorotan Warga
PD AMAL Marga Laoli Gelar Ibadah Mingguan, Perkuat Persatuan Keluarga Besar Laoli
Wali Kota Gunungsitoli Lantik 16 Penjabat Kepala Desa, Tegaskan Integritas dan Pelayanan Publik
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 Maret 2026 - 13:50 WIB

Ketum PWO Dwipa: OTT Wartawan Amir Diduga Setingan, MOU Dewan Pers–Polri Dipertanyakan

Rabu, 18 Maret 2026 - 04:46 WIB

Adv. Itoloni Gulo, SH Serta Tim Apresiasi Respons Cepat Disnaker Gunungsitoli Terkait Dugaan PHK Sepihak Relawan MBG.

Selasa, 17 Maret 2026 - 14:56 WIB

Diduga Layani Mafia BBM Subsidi, SPBU di Air Joman Disorot Publik

Selasa, 17 Maret 2026 - 06:02 WIB

Forum Perangkat Daerah 2027 Resmi Dibuka, Pemkot Gunungsitoli Fokus Tajam pada Pembangunan Berdaya Saing

Senin, 16 Maret 2026 - 05:19 WIB

Inspektorat Nias Selatan Segera Audit Dana Desa Hilimbaruzo, Dugaan Penyimpangan Miliaran Rupiah Disorot Publik

Berita Terbaru