Lingga // krimsusnewstv.id – Kamis, 18/12/2025, Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dinilai kian menurun. Sejumlah warga menilai penanganan berbagai dugaan kasus korupsi di daerah berjuluk Bunda Tanah Melayu tersebut terkesan stagnan dan belum menunjukkan kepastian hukum hingga akhir 2025.
Kekecewaan itu disampaikan Rizal, warga Desa Rejai, Kecamatan Senayang. Ia menilai banyak kasus dugaan korupsi yang sempat mencuat ke ruang publik, namun hingga kini belum berujung pada penetapan tersangka maupun proses hukum yang transparan. “Sampai hari ini kami tidak melihat kejelasan. Kasusnya ada, nilainya besar, tapi penanganannya seperti jalan di tempat,” ujar Rizal, Senin (15/12/2025).
Salah satu kasus yang disorot adalah dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Lingga tahun anggaran 2020–2021 dengan nilai diperkirakan mencapai Rp25 miliar. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga sempat menyampaikan bahwa perkara tersebut akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun hingga Selasa (16/12/2025), belum ada informasi resmi mengenai perkembangan lanjutan kasus tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain bansos, publik juga mempertanyakan kelanjutan penanganan dugaan penyimpangan pengadaan tanaman bonsai yang sempat viral dan disebut-sebut melibatkan istri Bupati Lingga, Maratusholeha. Kasus ini sempat menyita perhatian publik, namun kini dinilai menghilang tanpa kejelasan.
Tak hanya itu, dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di sejumlah desa juga menjadi sorotan masyarakat. Rizal menyebut, hingga saat ini belum terdengar adanya pemeriksaan terhadap kepala desa terkait dugaan tersebut.
Kasus lain yang juga dipertanyakan adalah dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta dugaan penggunaan kuitansi fiktif yang disebut-sebut terjadi saat Safaruddin menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lingga.
Rizal juga menyinggung dugaan keterlibatan mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lingga yang kini menjabat di salah satu instansi strategis daerah. Menurutnya, sejumlah persoalan yang diduga melibatkan yang bersangkutan tidak pernah berujung pada proses hukum. “Sebagai putra daerah, saya berharap aparat penegak hukum benar-benar serius dan berani menuntaskan dugaan korupsi di Lingga, siapa pun yang terlibat,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan sumber lain yang enggan disebutkan identitasnya. Ia mempertanyakan konsistensi dan independensi APH dalam menangani kasus-kasus yang dinilai menyentuh lingkaran kekuasaan. “Ada apa sebenarnya? Apakah ada tekanan atau kepentingan tertentu? Ini yang membuat publik bertanya-tanya,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi Kejaksaan Negeri Lingga serta pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan berbagai dugaan kasus tersebut, sebagai bagian dari pemenuhan asas keberimbangan dan praduga tak bersalah.
Penulis : Tim/red
Editor : Redaksi
Loading ...