Kalimantan utara // krimsusnewstv.id – Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara di Mapolda Kaltara, Jumat (19/9/2025). Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 15 organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam aliansi tersebut, membahas berbagai isu strategis, termasuk rencana kehadiran Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam acara tabligh akbar di Tarakan.
Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan apresiasi atas kehadiran tokoh-tokoh masyarakat adat serta menegaskan bahwa Polda Kaltara hadir untuk melayani masyarakat. “Terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak sekalian. Suatu kehormatan bagi kami dapat bertemu dan berdiskusi di sini. Polda ini adalah rumah bagi masyarakat, sehingga sudah selayaknya kami menyambut Bapak dengan baik,” ujar Kapolda.
Kapolda juga memperkenalkan jajaran pejabat utama (PJU) Polda Kaltara yang hadir mendampinginya, serta menegaskan komitmen Polri dalam mendukung stabilitas daerah dan program pemerintah. “Polda wajib membangun dan mendukung setiap program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan dan keamanan masyarakat,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat Adat Tegaskan Pentingnya Persatuan
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Polda dalam menerima aspirasi mereka. “Terima kasih kepada Polda Kaltara yang selama ini telah memayungi dan mengayomi kami sehingga situasi di Kaltara tetap damai dan kondusif,” ucapnya.
Tokoh adat Lundayeh, Marli Kamis, menyoroti rencana kehadiran HRS di Tarakan yang dinilainya berpotensi menimbulkan gesekan sosial jika tidak diantisipasi dengan baik. “Jika memang acara tersebut harus dilaksanakan, kami harap dilakukan dengan pengawasan ketat dari pihak kepolisian. Apabila dalam ceramahnya terdapat kalimat yang bersifat intoleran, kami khawatir akan menimbulkan permasalahan baru. Setelah pertemuan ini, kami berharap ada kesepakatan yang jelas dan bisa dipegang bersama,” tegas Marli.
Sementara itu, Erie Sonley, tokoh masyarakat lainnya, menyatakan dukungan penuh kepada kepolisian dalam menjaga situasi tetap kondusif. “Kami bersama warga akan terus mendukung Polri, termasuk dalam sosialisasi pencegahan tindak kejahatan. Menyikapi rencana tabligh akbar di Tarakan, kami berharap situasi damai yang ada sekarang tidak terganggu dan masyarakat tidak terpecah belah,” katanya.
Ketua Adat Berusu, Rudy Iqra, juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan meminta pemerintah serta kepolisian mempertimbangkan secara matang dampak dari acara yang menghadirkan HRS. “Semata-mata ini demi merakit dan menjaga persatuan yang telah lama kami bangun. Kami mohon agar pemerintah dan kepolisian benar-benar mempertimbangkan dampak dari acara tersebut,” jelasnya.
Kapolda : Polri Siap Amankan dan Jaga Kondusivitas
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kapolda Kaltara menegaskan pihaknya telah mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kami sudah mendengarkan aspirasi dan harapan dari masyarakat adat. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Polri. Situasi damai yang ada di Kaltara berbeda dengan di daerah lain, seperti Jakarta, dan ini harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Terkait rencana kehadiran HRS, Kapolda memastikan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab penuh sesuai ketentuan undang-undang.
“Aparat kepolisian bertanggung jawab penuh atas keamanan dan ketertiban. Komitmen kami adalah menjaga Kaltara tetap aman dan kondusif. Sejak dua minggu lalu, kami telah memerintahkan seluruh Kapolres untuk berkoordinasi dengan Forkopimda dan pihak terkait dalam rangka persiapan pengamanan,” pungkas Kapolda.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama antara Polda Kaltara dan Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara untuk terus bekerja sama menjaga stabilitas keamanan, persatuan, dan keharmonisan di Bumi Benuanta.
Penulis : Julius Giawa
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Humas polresta kaltara
Loading ...