Nias Barat // krimsusnewstv.id – Rabu (17/09/2025) — Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan mengirimkan tim khusus untuk melakukan monitoring pemenuhan kewajiban atas sanksi administratif sekaligus penilaian program Adipura di Kabupaten Nias Barat. Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Tugas Nomor: ST.196/E.5/JPT/PLB.2.3/B/IX/2025 yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program lingkungan hidup, khususnya di bidang pengelolaan sampah dan ekosistem perairan darat. Pemerintah pusat menilai perlunya evaluasi dan pendampingan di daerah agar kebijakan pengelolaan lingkungan dapat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Dasar pelaksanaan monitoring ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, kegiatan juga diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1363 Tahun 2025 tentang Pembinaan atas Penghentian Pengelolaan Sampah Secara Terbuka (open dumping) pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Monitoring ini sekaligus menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1636 Tahun 2025 terkait Tim Analisis Kinerja Pengelolaan Sampah melalui program Adipura, yang menjadi tolok ukur keberhasilan daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata.
Tim Monitoring Turun Langsung ke Lapangan
Tim yang diturunkan ke Kabupaten Nias Barat terdiri dari T. Jlzam Alimsyah, ST., Ahli Muda Pengendalian Dampak Lingkungan, dan Gangsar Dwi Suciyanto, S.Hut., Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama. Mereka bertugas melakukan evaluasi teknis serta memberikan pendampingan langsung kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan dan program lingkungan.
Setibanya di Nias Barat, tim monitoring disambut oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Ernawati Gulo, S.Pd., MM., di ruang kerjanya. Turut hadir mendampingi, Sekretaris Dinas Pengendalian Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup (DPKPLH), Antonius Kendali Hia, S.T., serta Inovasi Gulo, S.T., MM., selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Nias Barat.
Harapan Nias Barat Menuju Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
Dalam sambutannya, Ernawati Gulo menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Nias Barat.
“Pendampingan dari kementerian sangat penting bagi kami agar dapat memenuhi kewajiban administratif dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah ini. Kami berharap melalui monitoring ini, Nias Barat dapat semakin berbenah dalam penanganan masalah lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah dan kebersihan daerah,” ujar Ernawati.
Ia juga menegaskan bahwa kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat tercapainya target pembangunan lingkungan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang bagi Nias Barat untuk meraih penghargaan Adipura di masa depan.
Langkah Tegas Hentikan Open Dumping
Salah satu fokus utama monitoring ini adalah memastikan penghentian praktik open dumping di TPA. Pemerintah pusat menekankan bahwa pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan Nias Barat mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang modern, berbasis partisipasi masyarakat, dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Monitoring ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola lingkungan yang profesional dan akuntabel.
Penulis : Julius Giawa
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Pemkab nias barat
Loading ...