Manokwari // krimsusnewstv.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua. Pernyataan ini disampaikan Ribka saat menghadiri Rapat Pleno Badan Pengarah Papua (BPP) atau Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Kantor KPPN Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, anggota BP3OKP perwakilan provinsi, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua. Fokus pembahasan meliputi penguatan tata kelola fiskal, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan layanan dasar, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua.
Wamendagri Ribka menekankan bahwa tata kelola Dana Otsus perlu direformasi agar lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah. Menurutnya, percepatan penyaluran Dana Otsus hanya dapat dilakukan melalui kolaborasi erat antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendorong peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui capacity building, agar persyaratan penyaluran dana dapat segera terpenuhi dan pelaksanaan kebijakan fiskal daerah berjalan efektif serta akuntabel,” tegas Ribka.
Dalam rapat tersebut juga disorot kondisi ekonomi di Papua Tengah dan Papua Barat yang masih mencatatkan pertumbuhan negatif. Ribka menilai, pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan khusus serta kebijakan afirmatif yang dapat menggerakkan sektor riil dan memperkuat fondasi ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.
“Diperlukan strategi untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi wilayah agar masyarakat Papua memperoleh manfaat langsung dari pembangunan,” ujarnya.
Selain ekonomi, Ribka turut menyoroti keterbatasan layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP). Ia menyebut fasilitas kesehatan dasar, ambulans, dan layanan kesehatan bergerak (mobile clinic) masih belum memadai.
“Pemerintah akan memperluas program Cek Kesehatan Gratis serta mempercepat pembangunan rumah sakit rujukan vertikal agar dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil,” imbuhnya.
Dalam sektor infrastruktur, Ribka menegaskan pentingnya integrasi lintas sektor dalam pembangunan jalan Trans-Papua, pembangkit listrik, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terintegrasi, dan pusat rujukan kesehatan. Ia juga mendorong agar perusahaan milik OAP dilibatkan dalam proyek strategis untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Forum ini turut membahas pengembangan SDM lokal melalui rekrutmen tenaga kesehatan dan pendidik, serta pelatihan berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Sebagai informasi, forum tersebut bertujuan untuk memetakan persoalan pembangunan di Tanah Papua, sekaligus merumuskan langkah strategis dan koordinatif antara pemerintah pusat dan Pemda. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur daerah, mengoptimalkan penggunaan Dana Otsus, dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua.
Penulis : Julius Giawa
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Puspen Kemendagri
Loading ...