Aktivis Sosial Independen Desak Inspektorat Audit Data Calon PPPK di SDN Turus 3 Patia

- Penulis

Jumat, 7 November 2025 - 13:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pandeglang, Banten // krimsusnewstv.id — Polemik terkait usulan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk SD Negeri Turus 3, Kecamatan Patia, semakin menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan kelayakan seorang tenaga honorer berinisial IS yang diusulkan oleh Kepala Sekolah SDN Turus 3, Edi, meski masa pengabdiannya diduga belum memenuhi syarat minimum. Kejadian ini mencuat pada Jumat (7/11/2025).

Sesuai ketentuan resmi, calon honorer yang berhak diusulkan wajib aktif mengajar minimal dua tahun atau empat semester berturut-turut di sekolah negeri yang terdaftar dalam sistem Dapodik. Namun, informasi yang beredar menyebutkan bahwa IS belum mencapai masa kerja tersebut jika seleksi PPPK dilaksanakan pada tahun 2025.

Selain masa kerja, aturan juga menegaskan pentingnya kontinuitas mengajar. Setiap jeda, perpindahan instansi, atau ketidakterpenuhan masa minimal dapat menggugurkan kelayakan seorang calon.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di tengah keraguan publik, proses klarifikasi justru terhambat. Upaya konfirmasi melalui surat resmi yang dikirimkan via WhatsApp kepada Kepala Sekolah Edi belum mendapat tanggapan. Sikap diam ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan kepatuhan prosedural dalam proses pengusulan.

Baca Juga:  GMNI Dorong Pemerintah RI Segera Selesaikan Konflik Agraria Padang Halaban

Pihak Koordinator Wilayah Pendidikan (Korwil) Kecamatan Patia mengakui telah memanggil Kepala Sekolah SDN Turus 3 untuk dimintai keterangan. Namun hingga kini, hasil tindak lanjut tersebut belum diumumkan.

Ketua Aktivis Sosial Independen (AKSI) Kabupaten Pandeglang, Tb Tobi, mendesak Inspektorat Kabupaten Pandeglang turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh data honorer yang diusulkan.

“Kami berharap proses pengusulan PPPK berjalan transparan, objektif, dan adil bagi semua tenaga pendidik yang benar-benar memenuhi syarat. Jika yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, maka tidak layak diusulkan,” tegas Tb Tobi.

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk memastikan integritas proses seleksi PPPK, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Pandeglang.

Penulis : Julius Giawa / Tim

Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel krimsusnewstv.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran
Diduga Apotek Gelap di Penjaringan Masih Beroperasi, Bos Toko Disebut Kabur ke Aceh
Pemilik Toko Ponsel Yang Viral Di Medan Berubah Status dari Pelapor Jadi Tersangka, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum di Medan
GMNI Kecam Praktik Jual Beli Jabatan Pendamping Desa, Dinilai Rusak Integritas Pembangunan Desa
Gandeng Stakeholder, Rutan Kelas I Medan Kembali Berikan Penyuluhan Hukum bagi Tahanan
Transisi Kepemimpinan Perumda Mual Na Tio Sarat Kepentingan, Tokoh Pemuda Sumut Paulus Gulo Angkat Bicara
HGU PT SMART Diduga Berakhir, Front Mahasiswa dan Masyarakat KTPHS Desak BPN Labuhanbatu Buka Data
DPW PROJAMIN Sumut Perkuat Konsolidasi Internal dan Peran Strategis Organisasi
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Februari 2026 - 00:59 WIB

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran

Sabtu, 7 Februari 2026 - 23:40 WIB

Diduga Apotek Gelap di Penjaringan Masih Beroperasi, Bos Toko Disebut Kabur ke Aceh

Sabtu, 7 Februari 2026 - 11:34 WIB

Pemilik Toko Ponsel Yang Viral Di Medan Berubah Status dari Pelapor Jadi Tersangka, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum di Medan

Jumat, 6 Februari 2026 - 11:26 WIB

GMNI Kecam Praktik Jual Beli Jabatan Pendamping Desa, Dinilai Rusak Integritas Pembangunan Desa

Jumat, 6 Februari 2026 - 08:33 WIB

Gandeng Stakeholder, Rutan Kelas I Medan Kembali Berikan Penyuluhan Hukum bagi Tahanan

Berita Terbaru

Berita

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran

Senin, 9 Feb 2026 - 00:59 WIB