Jakarta // Krimsusnewstv.id – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi lanjutan bersama pegiat lingkungan dan organisasi profesi pers di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (26/11/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menghimpun masukan komprehensif terkait reformasi Polri, khususnya di bidang lingkungan hidup dan hubungan kepolisian dengan jurnalis.
Pada sesi pertama, audiensi menghadirkan perwakilan dari organisasi lingkungan terkemuka, yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Greenpeace, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), serta Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Keempat lembaga tersebut menyampaikan beragam rekomendasi, mulai dari perlindungan masyarakat adat hingga penguatan penegakan hukum lingkungan yang dinilai masih menghadapi tantangan serius di lapangan.
Sesi berikutnya mempertemukan komisi dengan sejumlah organisasi profesi pers, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia (Persiari), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Perwakilan media menyampaikan pandangan mengenai dinamika kerja jurnalis yang kerap bersinggungan dengan aparat kepolisian, termasuk kebutuhan transparansi, perlindungan kerja jurnalistik, serta peningkatan kualitas komunikasi publik Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri menegaskan bahwa audiensi ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi dari pemangku kepentingan yang paling dekat dengan isu-isu reformasi. “Transformasi Polri tidak bisa dilakukan secara sepihak. Masukan dari pegiat lingkungan dan insan pers sangat penting untuk membangun institusi Polri yang profesional, humanis, dan responsif terhadap tantangan zaman,” ujarnya.
Selain merumuskan rekomendasi berbasis lingkungan, komisi juga meminta dukungan jurnalis dalam mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna. Salah satunya melalui pemberitaan yang menampilkan sisi humanis Polri tanpa mengesampingkan fungsi kontrol sosial yang melekat pada profesi pers.
Audiensi lanjutan ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk memastikan setiap kebijakan pembaruan didasarkan pada perspektif masyarakat sipil serta kebutuhan nyata di lapangan. Hasil rekomendasi dari pertemuan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam agenda reformasi Polri yang akan disampaikan kepada Presiden.
Penulis : Julius Giawa
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Sekretaris Negara republik indonesia
Loading ...