Bogor // krimsusnewatv.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembangunan berbasis aglomerasi merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, efektif, dan terarah. Menurutnya, dinamika kawasan metropolitan seperti Jabodetabek menuntut pendekatan pembangunan yang tidak lagi terpaku pada batas administratif, melainkan berorientasi pada keterpaduan wilayah.
Penegasan ini disampaikan Bima saat menjadi narasumber pada Borderline Economic Summit 2025 bertema “Harmonisasi Perencanaan dan Implementasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perbatasan”, yang berlangsung di Hotel Pullman Vimala Hills, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/12/2025).
Aglomerasi, Bukan Lagi Sekadar Perbatasan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bima menilai konsep pembangunan yang selama ini fokus pada “kawasan perbatasan” tidak lagi relevan untuk menghadapi tantangan urbanisasi dan pertumbuhan megakota. Ia menekankan perlunya perubahan cara pandang menuju model aglomerasi yang memandang kawasan sebagai satu ekosistem terintegrasi. “Ini adalah tentang aglomerasi. Cara pandangnya sekarang berbeda. Tidak lagi sekadar batas administratif, tapi bagaimana kawasan ini bergerak sebagai satu kesatuan,” ujarnya.
Menurut Bima, mobilitas penduduk, arus ekonomi, dan interaksi sosial yang melintasi batas wilayah membuat koordinasi lintas daerah menjadi keharusan. Karena itu, pendekatan pembangunan tidak bisa lagi dilakukan secara sektoral atau terfragmentasi.
Kepemimpinan Efektif Jadi Penentu
Bima juga menekankan pentingnya kepemimpinan daerah yang adaptif, berani, dan mampu bekerja lintas batas. Ia mencontohkan negara-negara Asia yang sukses melesat ekonominya karena memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif. “Cina, Korea, Taiwan, Vietnam tumbuh karena satu hal: pemerintahan mereka efektif,” tegasnya.
Ia juga menyoroti model pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai contoh ekosistem terintegrasi yang dapat diadopsi di kawasan Jabodetabek. “It is ten minutes city. Ke mana-mana sepuluh menit, kantor pemerintahan bisa dicapai dengan berjalan kaki,” imbuhnya.
Isu Strategis dalam Bingkai Aglomerasi
Dalam forum tersebut, Bima memaparkan sejumlah isu yang menuntut kerja lintas kabupaten/kota dalam satu sistem aglomerasi, antara lain:
- Manajemen sampah skala kawasan
- Transportasi dan mobilitas terintegrasi
- Pengembangan wisata dan ekonomi kreatif
- Penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan
Menurutnya, tanpa integrasi kebijakan, berbagai persoalan metropolitan akan terus berulang tanpa solusi tuntas.
Peran Dewan Aglomerasi Jadi Kunci
Bima menegaskan bahwa Dewan Aglomerasi harus berfungsi optimal sebagai lembaga yang memastikan konsistensi perencanaan, penganggaran, serta penataan ruang lintas wilayah. Kinerja dewan ini dinilai krusial untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memaksimalkan potensi ekonomi kawasan.
Penandatanganan Protokol Bogor 2025
Acara tersebut sekaligus menjadi momentum penting dengan dilakukan penandatanganan Protokol Bogor 2025, Memorandum of Understanding (MoU), dan perjanjian kerja sama antar kabupaten/kota. Forum ini dihadiri bupati dan wali kota se-Jawa Barat serta unsur Forkopimda Kabupaten Bogor.
Penulis : Julius Giawa
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Puspen Kemendagri
Loading ...