Bupati Labuhanbatu Hadiri Rakor Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera Utara

- Penulis

Senin, 12 Januari 2026 - 15:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Labuhanbatu // krimsusnewstv.id – Bupati Labuhanbatu, Dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG, MKM, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Sumatera yang digelar di Aula Raja Inal Siregar Lantai II, Kantor Gubernur Sumatera Utara. Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Senin, 12/01/2026

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Sumatera. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, SE, MM, Wakil Menteri PPRA Veronica Tan, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, jajaran BPBD Provinsi Sumut, serta instansi terkait lainnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menegaskan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penanganan pascabencana tidak hanya difokuskan pada pemulihan infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan layanan dasar agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Baca Juga:  Diduga Tambang Galian Batu Ilegal di Lahan AH-K Kembali Beroperasi, Warga Minta Aparat Bertindak Tegas

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyatakan komitmen mendukung penuh kebijakan dan program rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana sesuai arahan pemerintah pusat dan provinsi. Pemkab Labuhanbatu menilai koordinasi lintas sektor—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan—menjadi kunci agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, forum ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap tantangan di lapangan, termasuk sinkronisasi data kerusakan, percepatan administrasi, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mengawal bantuan agar benar-benar dirasakan masyarakat terdampak. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, diharapkan upaya bersama ini dapat mempercepat pemulihan dan menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Sumatera Utara yang terdampak bencana, termasuk di Kabupaten Labuhanbatu.

Penulis : Julius Giawa

Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel krimsusnewstv.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran
Diduga Apotek Gelap di Penjaringan Masih Beroperasi, Bos Toko Disebut Kabur ke Aceh
Pemilik Toko Ponsel Yang Viral Di Medan Berubah Status dari Pelapor Jadi Tersangka, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum di Medan
GMNI Kecam Praktik Jual Beli Jabatan Pendamping Desa, Dinilai Rusak Integritas Pembangunan Desa
Gandeng Stakeholder, Rutan Kelas I Medan Kembali Berikan Penyuluhan Hukum bagi Tahanan
Transisi Kepemimpinan Perumda Mual Na Tio Sarat Kepentingan, Tokoh Pemuda Sumut Paulus Gulo Angkat Bicara
HGU PT SMART Diduga Berakhir, Front Mahasiswa dan Masyarakat KTPHS Desak BPN Labuhanbatu Buka Data
DPW PROJAMIN Sumut Perkuat Konsolidasi Internal dan Peran Strategis Organisasi
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Februari 2026 - 00:59 WIB

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran

Sabtu, 7 Februari 2026 - 23:40 WIB

Diduga Apotek Gelap di Penjaringan Masih Beroperasi, Bos Toko Disebut Kabur ke Aceh

Sabtu, 7 Februari 2026 - 11:34 WIB

Pemilik Toko Ponsel Yang Viral Di Medan Berubah Status dari Pelapor Jadi Tersangka, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum di Medan

Jumat, 6 Februari 2026 - 11:26 WIB

GMNI Kecam Praktik Jual Beli Jabatan Pendamping Desa, Dinilai Rusak Integritas Pembangunan Desa

Jumat, 6 Februari 2026 - 08:33 WIB

Gandeng Stakeholder, Rutan Kelas I Medan Kembali Berikan Penyuluhan Hukum bagi Tahanan

Berita Terbaru

Berita

Pers Harus Tetap Jadi Benteng Terakhir Kebenaran

Senin, 9 Feb 2026 - 00:59 WIB