Medan // krimsusnewstv.id – Polemik wacana pemekaran Provinsi Kepulauan Nias kembali menghangat. Ketua Gerakan Muda Peduli Ono Niha (GM-PON), Silsilah Halawa, angkat bicara menanggapi pernyataan PP-HCMNI Sumut yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap pemekaran dengan alasan Nias dinilai belum siap dari sisi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta dugaan budaya tata kelola pemerintahan yang rawan korupsi. 28/02/2026
Dalam keterangannya kepada wartawan di Medan, Silsilah menilai pernyataan tersebut tidak berdasar dan berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat Ono Niha yang tengah memperjuangkan aspirasi pemekaran.
“Tidak masuk akal kalau dikatakan kita belum siap dari sisi SDM. Ketua PP-HCMNI itu seorang Associate Professor, tentu beliau bagian dari SDM unggul Nias. Jangan sampai mengkritisi diri sendiri secara berlebihan hingga justru melemahkan perjuangan bersama,” ujar Silsilah dengan nada tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, narasi bahwa Nias belum siap justru dapat menjadi preseden buruk dan berisiko memperlambat upaya percepatan pembangunan kawasan kepulauan tersebut. Ia menilai, semangat pemekaran lahir dari kebutuhan riil untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Silsilah juga menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias bukanlah agenda emosional, melainkan bagian dari upaya strategis untuk keluar dari ketertinggalan infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik.
“Pemekaran bukan sekadar pemisahan wilayah administratif, tetapi strategi percepatan pembangunan. Kalau kita terus meragukan kemampuan sendiri, kapan kita bisa maju?” tegasnya.
GM-PON pun mengajak seluruh elemen masyarakat Ono Niha untuk tetap menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh perbedaan pandangan. Ia menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi, namun tidak boleh merusak soliditas perjuangan.
“Kami meminta masyarakat Ono Niha tetap menjaga kerukunan, komitmen, dan semangat juang. Moratorium pemekaran harus kita perjuangkan bersama agar segera dicabut. Nias menjadi provinsi adalah mimpi kolektif untuk keluar dari ketertinggalan,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Nias telah lama bergulir dan kerap mencuat setiap kali momentum politik nasional menghangat. Hingga kini, kebijakan moratorium daerah otonom baru dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam realisasi pemekaran tersebut.
Redaksi krimsusnewstv.id akan terus memantau perkembangan dinamika ini guna menghadirkan informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya bagi masyarakat.
Penulis : Julius Giawa
Editor : Redaksi
Loading ...