Kampar // krimsusnewstv.id – Kondisi jalan raya Desa Sibiruang, Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang rusak parah dan memakan korban kecelakaan, kini secara terang-benderang menyeret tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar. Pembiaran kerusakan jalan ini dinilai sebagai bentuk kegagalan dinas teknis dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
Hasil pantauan langsung Media Krimsus News TV pada Selasa, 20 Januari 2026, menunjukkan kerusakan berat di sejumlah titik. Lubang-lubang besar menganga, badan jalan terkelupas, dan saat hujan turun, lubang tertutup genangan air sehingga menjadi perangkap maut bagi pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.
Fakta bahwa jalan tersebut merupakan jalur utama aktivitas warga dan akses anak-anak menuju sekolah, namun tetap dibiarkan rusak, memperlihatkan rendahnya kepekaan dan buruknya respons Dinas PUPR Kampar terhadap keselamatan masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga berinisial, L (25), warga Desa Sibiruang, mengaku terjatuh saat melintas bersama anaknya menuju SDN 007 Sibiruang.
“Lubangnya tertutup air karena hujan deras. Saya jatuh, kaki dan tangan luka. Sudah sering warga jatuh di sini, tapi sampai sekarang tidak juga diperbaiki,” ujarnya dengan nada kesal.
Pernyataan warga ini memperkuat dugaan bahwa Dinas PUPR Kampar mengetahui kondisi tersebut namun tidak menjadikannya sebagai prioritas, atau lebih buruk lagi, menutup mata terhadap risiko yang setiap hari dihadapi masyarakat.
Seharusnya, Dinas PUPR tidak menunggu korban berjatuhan untuk bergerak. Jalan rusak bukan sekadar persoalan estetika, melainkan indikator langsung kinerja dinas teknis. Jika lubang jalan dibiarkan, maka yang dipertaruhkan adalah nyawa warga.
Media Krimsus News TV secara tegas meminta Dinas PUPR Kabupaten Kampar untuk:
Segera turun ke lokasi dan melakukan perbaikan darurat.
Menetapkan jalan Desa Sibiruang sebagai prioritas perbaikan.
Membuka informasi kepada publik terkait anggaran pemeliharaan jalan dan alasan keterlambatan penanganan.
Apabila Dinas PUPR tetap diam, maka wajar jika publik menilai dinas tersebut gagal menjalankan amanah, dan Pemda Kampar patut dievaluasi serius atas lemahnya pengawasan terhadap instansi teknis di bawahnya.
Keselamatan rakyat bukan proyek musiman dan bukan bahan janji. Ini adalah kewajiban negara.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar belum memberikan klarifikasi resmi.
Penulis : Efirius
Editor : Redaksi













