Jakarta // krimsusnewstv.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Dalam amanatnya, Mendagri menegaskan pentingnya peningkatan kemampuan dan kapabilitas kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan, terutama dalam sistem semi-desentralisasi yang dianut Indonesia.
“Kita memerlukan peningkatan kemampuan dan pemantapan kapabilitas para pimpinan daerah. Karena sebagian kewenangan pemerintahan pusat diserahkan kepada daerah,” ujar Mendagri saat menjadi Inspektur Upacara pada pembukaan KPPD Gelombang II di Lapangan Tengah Kantor Lemhannas RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Mendagri, kepala daerah memiliki peran sentral dalam mengelola daerahnya masing-masing. Tantangan tersebut semakin besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat kompleksitas tinggi dalam tata kelola pemerintahan.
“Berbeda dengan negara besar berbasis daratan seperti Cina, India, atau Amerika Serikat, Indonesia adalah negara kepulauan dengan masyarakat yang tersebar di gunung, lembah, dan pulau-pulau. Mengelola pemerintahan di wilayah seperti ini tentu tidak mudah,” jelasnya.
Tito menambahkan, dengan adanya otonomi daerah, kepala daerah memiliki kewenangan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan, termasuk peraturan gubernur, wali kota, maupun bupati, yang langsung berdampak pada masyarakat. Oleh sebab itu, kemampuan kepemimpinan dan manajerial kepala daerah harus terus diperkuat.
Lebih lanjut, Mendagri menyoroti bahwa para kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang, tidak hanya dari kalangan birokrat, tetapi juga pengusaha, artis, dan seniman. Keragaman ini menuntut adanya pembekalan khusus untuk memahami dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.
“Pemimpin daerah harus memiliki kemampuan membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat di tengah kompleksitas sosial yang tinggi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menjelaskan tentang empat tipologi masyarakat Indonesia — yaitu berbasis informasi, industri, agrikultur, dan pra-agrikultur (terisolir) — yang semuanya ada di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini menuntut kepala daerah memiliki wawasan luas, kemampuan teknis, dan keterampilan manajerial yang kuat.
Program KPPD ini, lanjutnya, tidak hanya dilaksanakan di Lemhannas dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, tetapi juga mencakup pembelajaran di luar negeri, tepatnya di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.
“Peserta akan mendapatkan pengalaman langsung untuk melihat bagaimana pelayanan publik di Singapura bisa berjalan efektif. Ini kesempatan langka untuk belajar dan membawa pulang inspirasi bagi kemajuan daerah masing-masing,” kata Mendagri.
Mendagri juga sempat bernostalgia, mengingat pengalamannya saat menjadi peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Lemhannas pada tahun 2011, di mana dirinya dinobatkan sebagai peserta terbaik.
Acara pembukaan KPPD Gelombang II Tahun 2025 ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily, Ketua Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Purnomo Yusgiantoro, serta 25 kepala daerah terpilih peserta KPPD.
Penulis : Julius Giawa
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Puspen Kemendagri
Loading ...