Nias Barat // krimsusnewstv.id – Ketidakpastian arah kebijakan di Kabupaten Nias Barat kini menjadi sorotan publik. Di tengah ekspektasi masyarakat terhadap percepatan pembangunan, keresahan justru muncul dari dua kelompok yang menjadi tulang punggung pelayanan daerah, yaitu tenaga honorer dan aparatur sipil negara (ASN). Mereka menunggu kejelasan status kerja dan hak-hak kesejahteraan yang hingga saat ini belum terealisasi. Senin (10/11/2025)
Dari perspektif hukum ketenagakerjaan, kondisi tersebut menyentuh asas fundamental tentang keadilan administratif dan kepastian kerja. Pegawai honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun memiliki hak moral dan legal untuk memperoleh kepastian status sesuai regulasi nasional. Proses penyelesaian yang berlarut-larut membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap asas non-discrimination dan equal treatment yang dijamin dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia.
Persoalan juga mengemuka terkait belum optimalnya penyaluran TPP ASN dan tunjangan guru daerah terpencil (Dacil). Keterlambatan dan ketidakteraturan distribusi tunjangan dianggap bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Tunjangan tersebut bukan sekadar insentif, tetapi pengakuan negara atas pengabdian pegawai yang bertugas di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, masyarakat di 105 desa di Nias Barat menghadapi ketidakpastian program ketahanan pangan yang seharusnya menjadi prioritas daerah. Lambannya realisasi kegiatan OPD terkait dapat menghambat pemenuhan hak dasar warga terhadap kesejahteraan dan keamanan pangan. Dari kacamata advokat publik, situasi ini menuntut adanya pembenahan birokrasi, termasuk penguatan pengawasan dan evaluasi kebijakan agar keputusan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat.
Minimnya komunikasi, koordinasi yang lemah, dan keterlambatan eksekusi kebijakan semakin memicu ketegangan sosial di tingkat lokal. Pemerintah Kabupaten Nias Barat didorong untuk segera mengambil langkah korektif yang terukur, transparan, dan berkeadilan. Dalam prinsip hukum publik, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya dilihat dari kelengkapan dokumen administrasi, tetapi dari seberapa nyata pelayanan dan kebijakan dirasakan masyarakat.
Di tengah kondisi yang serba tidak pasti ini, masyarakat dan pegawai menunggu bukti komitmen pemerintah daerah untuk merespons cepat setiap persoalan yang muncul. Nias Barat memerlukan langkah strategis dan keberanian politik agar roda pembangunan kembali bergerak, serta kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Penulis : Yasokhi Gulo
Editor : Redaksi
Loading ...