Jakarta // krimsusnewatv.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), dalam rangka menghadapi penghujung tahun 2025 serta membahas sejumlah isu strategis nasional, termasuk penanganan bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan tegas terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana. Kepala Negara menegaskan bahwa penanggulangan bencana secara umum masih dalam kondisi terkendali dan terus dipantau secara langsung oleh pemerintah pusat. “Pemerintah memastikan langkah-langkah penanganan berjalan sesuai rencana, dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat,” ujar Presiden dalam arahannya.
Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membangun hunian sementara (huntara) serta hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatra yang mengalami kerusakan cukup signifikan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terkait pembiayaan, Kepala Negara memastikan bahwa anggaran penanganan bencana telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketersediaan anggaran tersebut, menurut Presiden, merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan pemerintah secara konsisten.
Selain anggaran pemulihan, pemerintah pusat juga telah menyalurkan dana operasional langsung kepada pemerintah daerah terdampak. Rinciannya, masing-masing provinsi menerima bantuan sebesar Rp20 miliar, sementara 52 kabupaten/kota terdampak memperoleh alokasi dana sebesar Rp4 miliar per daerah.
Tak hanya dukungan anggaran, pemerintah juga mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk personel lintas kementerian/lembaga serta sarana pendukung seperti alat berat, guna mempercepat pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah terdampak.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa proses pemulihan pascabencana membutuhkan waktu, ketelitian, dan kehati-hatian. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tetap mengutamakan keselamatan masyarakat serta memastikan layanan dasar dapat kembali berjalan normal secepat mungkin.
Penulis : Julius Giawa
Editor : Redaksi
Sumber Berita: BPMI Setpres













