Medan // krimsusnewstv.id – 1 Maret 2026 – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Utara (DPD GMNI Sumut) menegaskan bahwa pemerintah pusat wajib segera melakukan koreksi terhadap ketimpangan alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara. Sorotan ini muncul menyusul adanya perbedaan signifikan antara estimasi kebutuhan riil di lapangan dengan angka alokasi dalam dokumen perencanaan awal.
DPD GMNI Sumut menilai, pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang mempertanyakan rendahnya alokasi anggaran dibanding kebutuhan aktual, merupakan langkah konstitusional dan tepat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Kritik tersebut dipandang sebagai bagian dari fungsi kontrol dan komunikasi antarpemerintah dalam sistem desentralisasi fiskal.
Menurut DPD GMNI Sumut, perbedaan mencolok antara kebutuhan rehabilitasi dengan alokasi anggaran bukan persoalan teknis semata, melainkan menyangkut nasib masyarakat terdampak bencana. Rehabilitasi pascabencana mencakup pemulihan infrastruktur publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemulihan ekonomi warga. Ketidaksesuaian anggaran berpotensi memperlambat proses rekonstruksi dan memperpanjang beban sosial di berbagai kabupaten/kota terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPD GMNI Sumut, Michael Situmeang, menegaskan bahwa koreksi kebijakan anggaran merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan pembangunan.
“Jika data kebutuhan di lapangan menunjukkan angka yang besar, maka alokasi anggaran harus mencerminkan realitas tersebut. Pemerintah pusat memiliki kewenangan fiskal, dan kewenangan itu harus digunakan secara adil dan proporsional bagi Sumatera Utara,” tegas Michael.
DPD GMNI Sumut juga mendesak pemerintah pusat melakukan sinkronisasi dan verifikasi data secara terbuka, termasuk menjelaskan metode perhitungan kebutuhan rehabilitasi dan mekanisme penentuan alokasi anggaran. Transparansi dinilai penting untuk mencegah spekulasi publik serta memastikan kebijakan berbasis data yang akurat.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut meminta agar pemulihan Sumatera Utara ditempatkan sebagai prioritas dalam kebijakan anggaran nasional, mengingat dampak bencana yang luas terhadap sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, DPD GMNI Sumut menyatakan akan terus mengawal kebijakan publik yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta memastikan proses pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara.
Penulis : Tim
Editor : Redaksi
Loading ...