Bandung // krimsusnewstv.id – 23 Februari 2026 — Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, yang juga mantan anggota Komisi Politik dan Hukum DPR RI, melakukan pertemuan dan diskusi strategis bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Jawa Barat, Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H., pada Senin (23/2/2026) di Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Kajati Jabar didampingi oleh jajaran pejabat struktural Kejati Jabar, yakni Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Asisten Intelijen (Asintel), serta Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum). Diskusi berlangsung hangat dan konstruktif, membahas isu-isu strategis penegakan hukum, penguatan kelembagaan, serta kontribusi kejaksaan dalam mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan.
Kepemimpinan Berbasis Meritokrasi dan Ketegasan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pandangannya, Firman Jaya Daeli menilai bahwa atmosfer kepemimpinan Kajati Jabar Dr. Hermon Dekristo bertumpu pada keberanian, ketegasan, kematangan, dan keteguhan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Kepemimpinan tersebut dinilai selaras dengan prinsip meritokrasi, profesionalitas, serta integritas kelembagaan.
“Atmosfer kepemimpinan yang dibangun berdiri tegak pada kualitas yang sealur, sejalan, dan seiring dengan nilai-nilai ideologi serta doktrin peradaban Negara Hukum Indonesia,” ujar Firman.
Menurutnya, kepemimpinan yang kuat dan berkarakter menjadi fondasi penting dalam memastikan supremasi hukum berjalan efektif serta mampu menjawab tantangan dinamika sosial, politik, dan pembangunan daerah.
Rekam Jejak Kepemimpinan, Dr. Hermon Dekristo dikenal sebagai salah satu pejabat struktural senior di lingkungan Kejaksaan RI. Sebelum menjabat sebagai Kajati Jawa Barat, ia pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, antara lain:
- Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi
- Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM Bin) Kejaksaan Agung
- Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi
Pengalaman panjang tersebut dinilai menjadi bekal penting dalam memperkuat tata kelola kelembagaan serta pengawasan internal berbasis sistem merit dan profesionalitas.
Supremasi Hukum dan Pembangunan Indonesia Raya, Firman Jaya Daeli, yang juga dikenal sebagai mantan Tim Perumus berbagai undang-undang strategis — termasuk UU Kejaksaan, UU Kepolisian, UU Kehakiman, UU Pertahanan Negara, UU Pemerintahan Daerah, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, UU Komisi Yudisial, dan UU KPK — menegaskan bahwa supremasi hukum harus menjadi panglima dalam setiap proses pembangunan.
Ia menilai, kepemimpinan di Kejati Jabar saat ini memiliki orientasi kuat pada pembangunan wilayah daerah dalam kerangka Indonesia Raya, dengan perspektif kualitas hukum dan keadilan yang menyeluruh.
“Penegakan hukum bukan hanya soal represif dan penindakan, tetapi juga soal membangun peradaban hukum yang berkeadilan dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemikiran strategis kebijakan publik dan implementasi penegakan hukum di daerah, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Penulis : Redaksi
Loading ...