Nias // krimsusnewstv.id — Genap satu tahun kepemimpinan Ya’atulo Gulo sebagai Bupati Nias sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Momen refleksi 365 hari pemerintahan ini memunculkan beragam penilaian dari masyarakat, mulai dari apresiasi hingga kritik tajam atas capaian pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab ekspektasi publik. (23/02/2026)
Salah satu sorotan datang dari Agus Berkat Lombu, Wakil Ketua Bidang Sosial dan Bencana Badan Komando Daerah Tenaga Penggerak Ketahanan Desa (BKD TPKD) Sumatera Utara. Ia menilai kemenangan telak pada Pilkada November 2024 dengan perolehan suara 79,66 persen seharusnya menjadi modal politik kuat untuk menghadirkan perubahan nyata dan terukur.
“Pertanyaannya sederhana: sudahkah perubahan itu dirasakan hingga ke desa-desa, atau masih sebatas narasi di ruang publik dan media sosial?” tegas Agus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Infrastruktur: janji lama yang belum tuntas, sejak awal masa jabatan, percepatan pembangunan infrastruktur—khususnya jalan dan jembatan—menjadi prioritas utama. Namun di lapangan, persoalan klasik disebut masih membayangi sejumlah kecamatan.
Akses menuju sekolah dasar hingga SMA/SMK di beberapa wilayah masih terbatas. Saat musim hujan, jalan berubah menjadi lumpur yang sulit dilalui. Sebaliknya, musim kemarau menghadirkan debu tebal yang mengganggu aktivitas warga dan keselamatan pengguna jalan.
Minimnya jembatan penghubung antar desa juga dinilai menghambat mobilitas dan distribusi hasil pertanian. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pendidikan, tetapi juga memperlambat roda ekonomi desa ketika cuaca ekstrem melanda. Tanpa konektivitas memadai, target percepatan pertumbuhan ekonomi dinilai sulit tercapai.
Pelayanan publik dan reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik, langkah digitalisasi pemerintahan mulai terlihat. Namun efektivitasnya disebut belum merata, terutama di desa dengan keterbatasan jaringan internet dan literasi digital masyarakat.
Agus juga menyoroti dinamika mutasi jabatan yang memunculkan persepsi politis di tengah publik. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup sekadar merotasi pejabat, tetapi harus berbasis kompetensi, profesionalisme, dan transparansi.
“Reformasi birokrasi itu soal kualitas pelayanan, bukan sekadar pergantian kursi,” ujarnya.
Kemiskinan dan kesejahteraan petani, sebagai daerah dengan potensi agraris yang kuat, Kabupaten Nias dinilai belum maksimal dalam mendorong kesejahteraan petani. Fluktuasi harga komoditas, keterbatasan pupuk, serta minimnya dukungan teknologi pertanian menjadi persoalan yang belum tertangani secara sistematis.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Nias sebesar 14,51 persen. Angka ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk mempercepat kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil.
Program pemberdayaan petani dinilai belum terlihat terstruktur dan berkelanjutan, baik dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun infrastruktur distribusi hasil panen.
Pendidikan dan kesehatan masih menjadi PR, di sektor pendidikan dan kesehatan, pemerataan layanan masih menjadi pekerjaan rumah. Fasilitas pendidikan di sejumlah desa terpencil dinilai belum layak, sementara akses layanan kesehatan berkualitas belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat.
Pembangunan sumber daya manusia—yang seharusnya menjadi fondasi transformasi daerah—belum menunjukkan lompatan signifikan dalam satu tahun terakhir.
Momentum evaluasi tahun pertama, agus menegaskan bahwa satu tahun masa kepemimpinan seharusnya cukup untuk meletakkan fondasi perubahan yang terukur. Ia mengingatkan agar tahun pertama tidak berlalu tanpa arah dan terobosan nyata.
“Retorika sudah cukup, sekarang saatnya eksekusi. Rakyat Kabupaten Nias tidak butuh pemimpin yang hanya pandai berpose di depan kamera, tetapi pemimpin yang berani turun langsung menyelesaikan masalah nyata,” tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan kritik tersebut bukan untuk menafikan kerja pemerintah yang telah berjalan. Sebagai putra daerah, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pentingnya kontrol terhadap kekuasaan.
Menurutnya, tanpa evaluasi yang jujur dan terbuka, satu tahun pertama kepemimpinan berpotensi dikenang sebagai periode minim terobosan. Ia pun mendorong Bupati Nias agar keluar dari zona nyaman seremonial dan mempercepat kerja nyata di lapangan.
“Waktu terus berjalan, dan kepercayaan masyarakat bukanlah cek kosong. Tahun pertama harus menjadi pijakan perubahan, bukan tahun yang hilang,” pungkasnya.
Penulis : Tim
Editor : Redaksi
Loading ...